Indonesia Dalam Ancaman Konflik Agama

Slamet Jumiarto (42) tidak menyangka akan ditolak untuk tinggal di Pedukuhan Karet, Desa Pleret, Bantul, hanya karena dirinya beragama Katolik.

Indonesia terlahir dengan karunia keberagaman suku bangsa dan agama. Namun sayangnya, sampai saat ini konflik dan diskriminasi terhadap minoritas masih menghantui Republik ini. Tulisan ini akan mendalami adanya tindakan intoleransi terhadap penganut agama yang berbeda. Pew Research Center dari penelitiannya di tahun 2017, menempatkan Indonesia bersama Mesir, India, Rusia dan Pakistan, pada peringkat keseluruhan tertinggi baik dari pembatasan pemerintah dan permusuhan sosial yang melibatkan agama. Penggolongan ini untuk 25 negara terpadat.

Government Restrictions Index (GRI) atau Indeks pembatasan pemerintah mengukur kontitusi, kebijakan pemerintah dan tindakan yang membatasi kepercayaan atau praktik keagamaan. Sedangkan Social Hostilities Index (SHI) (indeks permusuhan sosial) mengukur tindakan permusuhan agama oleh individu pribadi, organisasi dan kelompok sosial. Ini termasuk kekerasan massa atau sektarian, pelecehan pakaian karena alasan agama dan intimidasi atau pelecehan terkait agama lainnya.

Negara-negara dengan permusuhan sosial yang tinggi memiliki tingkat kekerasan dan intimidasi yang parah. Di Nigeria, misalnya, pertumpahan darah antara Muslim dan Kristen telah meletus beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir, termasuk insiden tahun 2008 di mana perusuh membakar lima gereja, sebuah kantor polisi dan baraknya selama protes atas dugaan penistaan agama oleh seorang wanita Kristen.

**Gambar 1. Pembatasan agama di antara 25 negara terpadat di dunia.**

Mengacu pada gambar 1 di samping, ada hubungan antara pembatasan pemerintah atau campur tangan pemerintah terhadap kehidupan beragama dengan tingginya angka ancaman sosial. Untuk negara dengan penduduk terpadat pembatasan pemerintah tertinggi ada di Cina, Iran, Rusia, Mesir dan Indonesia. Empat negara tersebut berada di dalam kategori pembatasan ‘sangat tinggi’ dan ‘tinggi’. Sementara itu, negara dengan peringkat terendah adalah Afrika Selatan, Jepang, Filipina, Brasil, dan Korea Selatan. Negara-negara ini masuk dalam golongan pembatasan pemerintah “rendah”, dengan pengecualian Korea Selatan, yang memiliki batasan pemerintah. Negara-negara yang sangat padat penduduknya dengan tingkat permusuhan sosial tertinggi yang melibatkan agama adalah India, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Bangladesh, dengan kelima negara tersebut mengalami tingkat permusuhan yang “sangat tinggi”. Jepang, Korea Selatan, Cina, Vietnam dan Iran memiliki tingkat permusuhan sosial paling rendah, berada pada katagori rendah atau sedang di antara 25 negara terpadat di dunia.

Bagaimana kondisi konflik agama dengan Indeks Permusuhan 10? Di India pertikaian bertema agama kerap melibatkan penganut Hindu dan Islam. Mayoritas penduduk India memeluk Hindu. Berdasar data sensus tahun 2011, penganut agama di India; Hindu (79.8%), Islam (14.2%), Kristen (2.3%), Sikh (1.7%), Buddha (0.7%), Jain (0.4%), Agama lain (0.7%), Tak beragama (0.2%)

Gambar 2 menampilkan tangkapan Big Data Evello pada fitur Virality. Berita paling banyak di bagikan ini, dari viva.co.id memuat berita bertajuk ‘Jual Daging Sapi di India, Pria Dikeroyok Dipaksa Makan Daging Babi’. Seorang pedagang Muslim di negara bagian Assam, India sedang pulang kerja ketika didatangi oleh massa. Shaukat Ali diserang dan dipaksa memakan daging babi.

***Gambar 2. Berita yang viral seputar konflik agama, berita dari viva.co.id ini telah di bagikan 688 kali***

Konflik Agama di Indonesia dalam Big Data

Bagaimana dengan di Indonesia? Riset Pew mengungkap Indonesia tergolong negara dengan permusuhan sosial yang sangat tinggi. Misalnya, banyak permusuhan publik ditujukan pada komunitas minoritas Ahmadiyah. Setelah fatwa 2007 oleh Majelis Ulama Indonesia menyatakan Ahmadiyah menyimpang dan sesat, kelompok-kelompok Muslim di Jawa Barat membakar masjid Ahmadiyah. Masjid-masjid Ahmadiyah lainnya dirusak atau dipaksa ditutup oleh warga. Belum lagi perlakuan diskriminatif terhadap penganut Sunda Wiwitan, Syiah, GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia.

Data Result Evello, seperti tampak pada Gambar 3, memang lebih dominan percakapan perihal Intoleransi Beragama dibanding Toleransi Beragama.

**Gambar 3. Distribusi percakapan di ranah digital seputar Intoleransi vs Toleransi Beragama sepanjang Januari s.d. Maret 2019**

Namun apakah benar demikian? Bahwa negara kita sudah menjadi negara yang intoleran? Mari kita telaah lebih dalam dari data feed Result Evello. Terdapat lonjakan perbincangan tentang intoleransi agama pada bulan Agustus. Bersumber pada video yang mengemukakan negara dinilai diamkan diskriminasi agama kebebasan beragama di indonesia. Peneliti utama SMRC Saiful Mujani menilai negara seharusnya melindungi hak warga dalam beragama. Diskriminasi paling besar dirasakan kelompok minoritas.

Selain itu ada Ustadz Abdul Somad yang melecehkan Salib sebagai simbol utama kekristenan. Tentu saja ini menimbulkan gejolak, MUI meminta agar kepada Ustadz Abdul Somad agar tidak lagi masuk ke dalam wilayah kepercayaan orang lain seperti dalam ceramah kontroversial sebelumnya. Respon masyarakat terhadap Ustadz Abdul Somad terlihat dari unggahan video di channel Youtube. Evello mencatat tiga video tertinggi di lihat dengan total views mencapai 863,558 kali, dengan jumlah komentar 10,365.

**Gambar 4. Video paling banyak mendapatkan perhatian masyarakat terkait pelecehan agama UAS**

Namun dari awan tema Evello, pada topik Intoleransi Agama, seperti pada gambar di bawah. Justru mengangkat publikasi Kabupaten Jayapura sebagai zona integritas kerukunan hidup umat beragama.

**Gambar 5. Publikasi Kabupaten Jayapura sebagai zona integritas kerukunan hidup umat beragama**.

Seperti cuplikan dari media, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw sejak 2016 menginisiasi Kabupaten Jayapura sebagai Zona Integritas Kerukunan Hidup Umat Beragama. Langkah Bupati tersebut didasarkan kenyataan bahwa Kabupaten Jayapura dihuni oleh warga dari berbagai suku, agama, adat-istiadat, dan bahasa. Untuk mencegah terjadinya konflik agama & sosial, Bupati Bupati Jayapura Mathius Awoitauw pada 2016 menginisiasi Kabupaten Jayapura sebagai Zona Integritas Kerukunan Hidup Umat Beragama.

Periode Januari-September, isu utama seputar toleransi berasal dari tanggapan Wali Kota Semarang terkait polemik pendirian Gereja Baptis Indonesia. Menurut Hendrar Prihadi, Kebebasan agama di Kota Semarang pun sangat dijunjung tinggi. Hanya saja, hal yang perlu dipertegas yakni pengajuan IMB harus sesuai prosedur. Pembangunan Gereja tersebut menyalahi prosedur karena semula peruntukan IMB bukan untuk pembangunan gereja.

Dari beberapa ulasan isu utama diatas, Intoleransi dan Toleransi bukan merupakan topik utama yang dibahas pasa setiap target pemantauan. Misalnya pada target Toleransi, video terbanyak dibagikan perihal respon terhadap UAS. Sedangkan pada Theme Cloud Intoleransi, secara umum media justru membahas Bupati Kabupaten Jayapura yang menginisiasi Zona Integritas Kerukunan Hidup Umat Beragama, sebagai upaya untuk meredam konflik sosial dan konflik agama. Sehingga dominannya percakapan pada target pemantauan Intoleransi Beragama belum tentu mencerminkan Indonesia yang tidak lagi toleran.

Selamatkan Indonesia

Indonesia merupakan negara besar dengan keberagaman suku bangsa dan agama. Gesekan antar agama dalam berkehidupan tentu saja tidak bisa di hindarkan. Bapak Bangsa telah membuat perekat Pancasila, agar kehidupan berbangsa dan bertanah air bisa berjalan dalam semangat toleransi. Seperti yang dicontohkan saudara kita di Bali, saat Hari Raya Nyepi bertepatan dengan hari Jumat. Sempat ada kekhawatiran jika sholat jumat tidak bisa di tunaikan. Namun yang terjadi sungguh menyejukkan hati. “Boleh keluar rumah menuju masjid atau mushala terdekat di sekitar lingkungan atau desa,” ujar Ida Bagus Gede Wiyana, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Bali (Ketua FKUB Bali), kepada Kompas.com, Kamis (22/3/2012). Namun, saat menuju masjid atau mushala tidak diperkenankan menggunakan kendaraan bermotor dan harus berjalan kaki.

Berkaca pada hasil riset Pew, intoleransi di India, dan potensi konflik di Indonesia, kita harus waspada penuh. India tertinggi nilai ancaman sosialnya 10, Indonesia di angka 6. Angka ini seperti menempatkan Indonesia di jurang pertikaian. Toleransi dan kerukunan harus dijaga bersama.

**Gambar 6. Berita yang paling banyak dibagikan pengguna media sosial, tentang Slamet melawan diskriminasi dan menang.**

Gambar 6 di atas merupakan Virality Big Data Evello, menampilkan berita terbanyak dibagikan pengguna media sosial. Artikel tentang Slamet yang sukses melawan diskriminasi di Bantul. Awalnya ditolak bermukim karena perbedaan kepercayaan. Kemudian Slamet fight back, akhirnya peraturan larangan bertempat tinggal bagi penganut agama berbeda itu di hapuskan.

Semoga kisah Nyepi dan Slamet ini bisa menjadi contoh, betapa nikmat dan indahnya hidup dalam keberagaman.

“Yang terpenting bagi saya, peraturan tersebut sudah dicabut. Jangan sampai ada korban lainnya. Jangan sampai cap intoleransi di DIY semakin tebal,” kata Slamet

September 3, 2019July 21, 2021

Rivalitas Bendera Tauhid dan Bendera Bintang Kejora dalam Bingkai Big Data

Hari Selasa ini, 3 September 2019, media ramai dengan tertangkapnya kader Partai Perindo dengan membawa bendera bintang kejora. Seperti berita yang diturunkan CNN Indonesia, personel Polres Manokwari, Papua Barat menangkap seorang perempuan di Bandara Rendani Manokwari atas kepemilikan bendera Bintang Kejora. Sekitar 1.500 lembar bendera kecil Bintang Kejora dibawa dalam koper berwarna pink. Berita ini tidak cukup besar menyumbang ‘suara’ untuk kepopuleran bendera Bintang Kejora. Seperti pada grafik Result Evello di bawah ini.

**Gambar 1. Rekaman percakapan di ranah digital antara target bendera Tauhid dan bendera Bintang Kejora, pada periode 27 Agustus s.d. 3 September 2019**

Gambar 1. Memperlihatkan topik bendera Bintang Kejora memuncaki percakapan di sosial media dan media online pada rentang 27 Agustus-1 September 2019. Sedangkan bendera Tauhid ramai menjadi bahasan netizen di 2 September 2019. Pada periode pemantauan ini ada dua puncak dari dua target berbeda; 29 Agustus menjadi puncak perbincangan bendera Bintang Kejora dan 2 September klimaks perbincangan bendera Tauhid.

Tanggal 29 September, media dan pengguna sosial media gaduh sebagai respon terhadap pengibaran bendera Bintang Kejora sewaktu demo mahasiswa di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (28/8/2019). Seperti berita yang di muat kompas.com, aksi demo didahului dengan longmarch dari Gedung Kemendagri. Sesampainya di Istana Negara, masa pendemo langsung membuat lingkaran yang dibatasi oleh tali rafia. Setelah itu, musik pun didendangkan dan mereka menari tarian wisisi atau tarian adat khas Papua. Mereka tampak menari sambil mengibarkan bendera bintang kejora. Petikan artikel dan tanggapan masyarakat dapat dilihat pada Gambar 2. Di bawah ini.

**Gambar 2. Petikan artikel dan tanggapan masyarakat terhadap pengibaran bendera Bintang Kejora saat demo mahasiswa di depan Instana Negara tanggal 28/9 2019**

Walaupun media memuat informasi akan ditindaknya pengibar bendera Bintang Kejora, namun netizen justru mempertanyakan mengapa aparat belum bertindak. Seperti Warta Ekonomi menurunkan artikel tentang Menkopolhukam Wiranto, yang akan menindak tegas orang yang mengibarkan bendera Bintang Kejora. Demikian juga di Tribunnews.com, bahwa Kapolri, Jenderal Tito Karnavian memerintahkan Kapolda Metro Jaya untuk menindak pengibar bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara.

Kini kita beralih pada tanggal 2 September 2019, dimana pembicaraan bendera Tauhid sedang mendominasi. Rupanya masyarakat merespon tindakan aparat yang menertibkan langsung bendera Tauhid saat perayaan Tahun Baru Islam, 1 Muharram, yang jatuh bertepatan di tanggal 1 September 2019. Cuplikan respon pengguna Twitter dapat di simak pada Gambar 3 berikut ini.

**Gambar 3. Respon masyarakat terhadap pelarangan bendera tauhid saat perayaan Tahun Baru Islam.**

Mereka beranggapan tindakan aparat berbeda dalam menangani bendera Bintang Kejora yang terkesan di biarkan, sedangkan bendera Tauhid langsung diamankan.

Virality Online Media

Artikel yang paling banyak dibagikan untuk target bendera Tauhid berasal dari rakyatku.com, berjudul Ribuan Umat Islam di Jeneponto Pawai Akbar. Artikel ini telah dibagikan sebanyak 723 kali. Detailnya, seperti pada Gambar 4 di bawah. Artikel kedua yang viral tentang Felix Siauw ikut aksi bentangkan 1,5m kain, yang diturunkan detik.com

**Gambar 4. Berita tentang bendera Tauhid yang paling banyak dibagikan di sosial media**

Sedangkan berita yang menarik perhatian publik untuk bendera Bintang Kejora berasal dari Kompas.com. Dengan judul Ketua MPR: Baru Kali Ini Pengibaran Bendera Bintang Kejora Tak Ditindak Serius. Disebar di ranah sosial media sebanyak 6.207 kali. Berita yang terbanyak di sebar lainnya juga berasal dari artikel yang sama.

**Gambar 5. Publikasi seputar bendera Bintang Kejora yang paling banyak dibagikan di sosial media**

Influencer Dari Pihak Yang Sama ?

Yang menarik, biasanya Influencer suatu topik atau target berasal dari pihak pendukung target tersebut. Namun untuk Target bendera Tauhid versus bendera Bintang Kejora ini, Influencer untuk percakapan bendera Bintang Kejora dan bendera Tauhid seperti berasal dari kalangan yang sama. Terlihat pada isi postingan di sosial media yang bernada serupa. Gambar 6 di bawah ini.

**Gambar 6. Influencer bendera Tauhid dari Twitter**

Sedangkan Influencer untuk bendera Bintang Kejora dari Twitter seperti pada Gambar 7.

**Gambar 7. Influencer bagi bendera Bintang Kejora**

Dengan membandingkan konten pada Gambar 6 dan Gambar 7, terlihat bahwa informasi yang diposting untuk target bendera Tauhid dan bendera Bintang Kejora berasal dari kubu yang sama. Mereka merasakan adanya tebang pilih aparat pada bendera Tauhid.

Menanggapi hal ini Polri punya alasan tersendiri. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya mempertimbangkan potensi gangguan keamanan yang mungkin ditimbulkan, jika langsung menindaklanjuti pengibaran bendera Bintang Kejora saat aksi demonstrasi. Lebih lanjut, Dedi menjelaskan, “Itu teknis, kalau misalnya ditindaklanjuti ternyata gaduh, ternyata jatuh korban, malah lebih parah lagi, biar damai dulu tapi penegakan hukum tetap dilakukan,” tutur Dedi saat ditemui kompas.com di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, Jakarta, Sabtu (31/8/2019).

Meskipun penindakan terhadap pengibar bendera Bintang Kejora sebenarnya telah dilakukan aparat kepolisian. Namun pesan ini tidak sampai pada pihak dibalik bendera Tauhid. Sehingga mereka beranggapan aparat pilih kasih. Terbukti dari analisis data Evello, sepanjang tujuh hari terakhir ini. Isi postingan di sosial media masih berkisar ketidakpuasan pada cara penanganan pelaku pengibaran bendera Bintang Kejora.

August 8, 2019July 21, 2021

Pemadaman Listrik dalam Rekaman Big Data

Hari Minggu, 4 Agustus 2019, sekitar pukul 12.00 wilayah Cipedak Jagakarsa, Jakarta Selatan aliran listrik padam. Ternyata setelah lima belas menit, mulai ramai di WAG, pemadaman listrik ini bukan hanya di wilayah Jaksel, namun se-Jawa Bali. Artikel BBC menjelaskan bahwa penyebab pemadaman oleh gangguan pada jalur transmisi Ungaran dan Pemalang 500 kV, di Jawa Tengah, yang mengakibatkan kegagalan pasok energi dari timur ke barat Jawa, termasuk Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Penjelasan dari Pelaksana tugas direktur utama PLN, Sripeni Intan Cahyani, dalam keterangan pers di Jakarta, hari Minggu 4 Agustus 2019, mengatakan untuk kawasan ibu kota Jakarta, jika sesuai rencana dan sistem berjalan dengan baik, pasok listrik pulih dalam waktu sekitar tiga jam.

Dalam rekaman percakapan netizen, tampak adanya peningkatan mulai tanggal 4 Agustus 2019 pada target ‘Listrik Mati’ dan ‘PLN’. ‘Tensi’ turun seiring dengan normalnya kembali pasukan listrik. Dimana frekuensi percakapan mulai berkurang di tanggal 7 Agustus 2019.

Padamnya aliran listrik ini, berimbas pada gangguan internet, sinyal ponsel, transportasi publik dan transaksi perbankan. Besarnya skala percakapan seputar isu pemadaman listrik ini bisa kita ketahui dengan melihat Share Index. Jumlah agregat percakapan last seven days 79.560 ini cukup besar. Sebagai pembanding pada periode yang sama, pada interest IPOLEKSOSBUDHANKAM rerata total percakapan di angka 30 ribuan.

Bagaimana reaksi masyarakat ‘korban PLN’ ini bisa kita lihat jelas pada feed Result di Gambar 2 berikut.

**Gambar 2. Feed result menggambarkan bagaimana respon masyarakat terhadap pemadaman listrik**

Keluhan pengguna jasa PLN ini beragam, ada yang membandingkan dengan kejadian serupa di negara lain. Dimana setelah adanya insiden listrik padam di Taiwan, presidennya minta maaf dan menterinya minta undur diri.

**Gambar 4. Sebaran percakapan Litrik mati dan PLN, periode 31 Juli-7 Agustus 2019**

Menariknya, walaupun yang padam listrik terjadi pada area Jawa dan Bali, namun sebaran percakapan ke dua target ini merata di seluruh Indonesia. Seperti tersaji di Gambar 3 di atas. Ini membuktikan bahwa jika isu besar terjadi di Pulau Jawa, maka perbincangan warganet membesar dan akan menjadi isu nasional. (Ario)

July 31, 2019July 21, 2021

Peluang Nurdin Abdullah Di Kancah Politik Nasional – Perspektif Big Data

Alasan pemilih suka atau tidak suka dengan kandidat peserta pemilu, bisa digolongkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

Performa individu dalam memimpin/bekerja
Faktor Personal (agama, suku, karakter, latar belakang, dll)
Respon terhadap isu-isu spesifik

Seperti untuk Prabowo Subianto, aspek sentimen positif yang muncul dari pantauan Big Data Evello, dan setelah digolongkan menjadi seperti di Gambar 1 ini :

**Gambar 1. Aspek sentimen positif Prabowo Subianto**

Terlihat bahwa aspek sentimen positif disini juga merupakan alasan mengapa mereka memilih Prabowo Subianto. Sedangkan aspek sentimen negatif pada Gambar 2. yang juga merupakan isu yang dikemukakan oleh masyarakat yang tidak suka dengan Prabowo.

**Gambar 2. Aspek sentimen negatif Prabowo Subianto**

Dengan memperhatikan dua gambar diatas, bisa kita ketahui bahwa alasan pemilihan kandidat presiden masih ditentukan oleh Faktor Personal. Bagaimana kinerja menjadi penyebab kedua, dan selanjutnya bagaimana respon kandidat terhadap suatu isu. Inilah alasan mengapa presiden untuk saat ini Islam dan Jawa. Sehingga pilihan Parpol saat menjaring bakal calon, dua faktor ini menjadi pertimbangan utama.

Sementara itu, di Sulawesi Selatan ada Nurdin Abdullah. Sosok yang sukses merubah Bantaeng. Bantaeng berubah dari awal masuk dalam 199 daerah tertinggal di Indonesia, sekarang menjadi pusat kekuatan ekonomi baru di Sulawesi Selatan, hanya dalam waktu 10 tahun. Jika diurai apa saja prestasinya, tidak cukup lima lembar folio untuk menjabarkannya.

Namun dalam pantauan Evello, popularitasnya masih kalah dengan Anies Baswedan. Padahal kisah sukses ini harusnya bisa menasional, agar bisa menginspirasi orang banyak. Memang sepi ing pamrih rame ing gawe Nurdin Abdullah ini.

**Grafik Result dan Share Index Evello Pantauan Gubernur Periode 1 Januari s.d. 31 Juli 2019**

Dari dua grafik di atas terlihat jelas, bagaimana gap ramainya percakapan pengguna media sosial dan publikasi wartawan, antara kepala daerah di Jawa dan diluar Jawa-tanpa mengecilkan prestasi RK, Ganjar dan kawan kawan. Namun jika yang terkenal hanya itu-itu saja, hanya dari Jawa saja, maka khalayak tidak tau betapa besar potensi yang dimiliki dari luar Jawa.

Selama ini faktor Jawa dan Islam menjadi sangat dominan. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di Tanah Air menurut sensus BPS tahun 2010. Suku Jawa adalah kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah yang mencapai 41% dari total populasi. Islam menjadi agama dengan pemeluk terbanyak di negara dengan kode area +62 ini. Saat ini ada lebih dari 207 juta muslim di Indonesia.

Pemilihan Islam dan Jawa ini merupakan manifestasi dari rasa aman. Padahal jika dirunut dari alasan terpenting memilih pemimpin seharusnya adalah:

Performa individu dalam memimpin/bekerja
Respon terhadap isu-isu spesifik
Faktor Personal (agama, suku, karakter, dll)

Untuk point 2 dan 3 bisa bertukar, karena yang terpenting adalah kinerja. Seperti yang sudah dibuktikan Nurdin Abdullah dan nanti menyusul Nurdin Nurdin lainnya, yang siap memperbaiki negeri ini, asal diberikan kepercayaan. Waktunya Nurdin Abdullah untuk berkontestasi dengan gubernur-gubernur di Tanah Jawa. Jadilah terkenal, gaungkan succes story Bantaeng, dan Sulawesi Selatan.

Jangan hanya berikan ‘rasa’ itu pada warga Sulawesi, biarkan masyarakat Indonesia juga berbahagia.

July 24, 2019July 21, 2021

Menilai Tingkat Kepuasan Demokrasi Kita ; Perspektif Big Data

Ketidakpuasan berdemokrasi

Demokrasi telah berjalan cukup lama. Tercatat sejak tahun 508-507 SM, saat warga Athena membentuk negara yang dianggap sebagai negara demokrasi pertama. Kini di abad 21, bagaimana jalannya berdemokrasi ini secara umum di beberapa negara? Bagaimana Indonesia ?

**Gambar 1. Hasil survei Pew Research Center seputar kepuasan berdemokrasi di 27 negara**

Marah pada elit politik, ketidakpuasan keadaan ekonomi dan kecemasan tentang perubahan sosial yang cepat telah memicu pergolakan politik di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir. Seperti yang ditunjukkan temuan dari survei Pew Research Center, pandangan tentang performa sistem demokrasi terungkap buruk di banyak negara. Di 27 negara yang disurvei, rerata sebanyak 51% menyatakan tidak puas dengan bagaimana demokrasi berjalan di negara mereka; hanya 45% yang puas.

Hasil riset Pew Research Center seperti pada Gambar 1 menunjukkan bahwa munculnya ketidakpuasan berdemokrasi dipicu dengan kondisi ekonomi yang buruk, ketidakpedulian elit politik pada aspirasi dan tidak adanya perlindungan kebebasan berpendapat. Temuan ini melibatkan 30.133 orang di 27 negara dari 14 Mei hingga 12 Agustus 2018.

Penilaian tentang seberapa baik demokrasi berjalan sangat bervariasi di berbagai negara. Di Eropa, misalnya, lebih dari enam dari sepuluh orang Swedia dan Belanda puas dengan keadaan demokrasi saat ini, sementara mayoritas besar di Italia, Spanyol dan Yunani tidak puas.

Delapan dari sepuluh orang Amerika yang mengatakan situasi ekonomi nasional buruk juga tidak puas dengan kinerja demokrasi negara itu, dibandingkan dengan hanya 46% dari mereka yang percaya bahwa situasi ekonomi baik. Mengenai jaminan kebebasan berpendapat, tujuh dari 10 (74%) warga Amerika menjawab tidak berjalan baik, berbanding dengan 51% yang percaya adanya perlindungan pada hak kebebasan berpendapat. Kekecewaan dengan politisi juga bisa bermuara pada ketidakpuasan kinerja demokrasi. Masih di Amerika, 67% warganya percaya bahwa politisi kurang perhatian dan tidak mendengar suara konstituennya berbanding 44%, yang menganggap hal itu tidak benar.

Di India, tujuh dari sepuluh warganya (68%) menyuarakan ekonomi yang buruk. Responden yang percaya dengan perlindungan hak kebebasan berpendapat ada 52%. Sedangkan isu elit politik yang tidak berani menyuarakan kepentingan orang banyak dipercaya empat dari sepuluh orang (45%)

Kondisi demokrasi yang berjalan buruk di banyak negara di anggap umum. Di seluruh dunia, lebih banyak orang tidak bahagia dengan suasana demokrasi di negara mereka, termasuk di Indonesia. Banyak juga yang mengatakan para politisi di negara mereka korup, dan mereka yang memiliki pandangan ini secara konsisten lebih tidak puas dengan bagaimana demokrasi mereka berfungsi.

Di Indonesia terkuak enam dari sepuluh orang (56%) menyatakan kondisi ekonomi buruk dan tidak senang dengan kinerja demokrasi, dibanding dengan hanya 21% dari mereka yang percaya situasi ekonomi baik-baik saja.

Di Indonesia terkuak bahwa enam dari sepuluh orang (56%) menyatakan kondisi ekonomi buruk dan tidak senang dengan kinerja demokrasi, dibanding dengan hanya 21% dari mereka yang percaya situasi ekonomi baik-baik saja.

Selain itu, empat dari sepuluh orang Indonesia beranggapan bahwa elit politik tidak aspiratif. Sedangkan yang percaya dengan wakil rakyat mendengar keluhan masyarakat hanya 31%. Semetara kebebasan berpendapat di muka umum dilindungi negara, hanya diyakini oleh 32% responden.

Sebaliknya, mereka yang percaya lembaga-lembaga negara memiliki kinerja baik – seperti, pengadilan yang berlaku adil bagi semua orang atau adanya kebebasan mengekspresikan pandangan di depan umum – cenderung lebih puas dengan cara kerja demokrasi.

KPU dan Bawaslu dalam Evello Virality

Situasi demokrasi kita tercermin dari persepsi masyarakat tentang Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini. Fakta berdasarkan Evello Virality effect, big data mengamini hasil riset Pew Research Center ini. Virality Evello menunjukkan konten yang paling banyak dishare di platform facebook. Mengapa ini menjadi krusial? Selanjutnya hal ini akan dibahas terpisah.

Pada periode pantau 1 Oktober 2018 s.d. 13 Mei 2019, total berita yang diamati untuk KPU sebanyak 88.586 artikel dan Bawaslu 46.423 berita. Konten news tentang KPU telah dibagikan lebih dari 2.9 juta kali sedangkan publikasi Bawaslu disebar pengguna Facebook 1,5 juta kali.

Terungkap pada top eight news yang paling banyak dibagikan justru publikasi bernada negatif untuk KPU, seperti terlihat pada Gambar 2 di bawah ini

**Gambar 2. Delapan berita seputar KPU yang paling banyak dibagikan netizen**

Bagaimana dengan berita Bawaslu yang dibagikan di facebook? Lebih banyak berita positif yang dibagikan untuk Badan Pengawas Pemilu ini.

Berdasarkan Virality, kepercayaan dan dukungan bagi Bawaslu terlihat dari banyaknya berita yang berisi laporan. Delapan artikel Bawaslu pada Gambar 3 di bawah ini , merupakan berita yang paling mendapatkan atensi warganet.

**Gambar 3. Berita BAWASLU yang paling mendapatkan atensi warganet.**

Facebook Sumber Informasi

Dewasa ini darimanakah pengguna internet mengakses berita? Apakah langsung ke portal berita atau dari media sosial? Pew Research Center melansir hasil survei di Amerika, Facebook menjadi tempat warganet mencari informasi. Pengguna internet lebih suka mengakses informasi dari media sosial, alih-alih langsung ke portal berita. Empat dari sepuluh orang Amerika (43%) mendapatkan berita dari Facebook. Disusul Youtube 21% dan Twitter ketiga 12%. Jelasnya seperti pada Gambar 2 di bawah ini.

**Gambar 4. Pilihan media sosial warganet Amerika untuk mengakses berita.**

Reddit, Twitter, dan Facebook menonjol sebagai situs tempat sebagian besar pengguna menerima berita: 67% pengguna Facebook menerima berita di sana, seperti halnya 71% pengguna Twitter dan 73% pengguna Reddit . Namun, karena basis pengguna Facebook jauh lebih besar daripada Twitter atau Reddit, lebih banyak orang Amerika pada umumnya menerima berita di Facebook daripada di dua situs lainnya.

Sebaran berita Bawaslu sebanyak 2,9 juta dan KPU 1,5 juta kali menandakan tingginya respon publik terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Di Indonesia juga mengalami hal yang mirip, dimana kencenderungan ini sudah disadari juga oleh perusahaan media. Perusahaan pers baik media cetak, elektronik maupun media online pun kini mempunyai akun resmi mereka di media sosial seperti fanpage Facebook, verified account Twitter, Instagram dan Youtube channel. Stasiun Televisi mempunyai ternakan akun media sosial untuk setiap acara atau program yang mereka siarkan. Sehingga media sosial sekarang menjadi channel tambahan bagi AE perusahan pers untuk mendulang cuan. Bahkan tersedia menu khusus media sosial di ratecard yang terpisah dari saluran inti bagi brand, jika ingin mendapatkan exposure di media sosial.

Sebaran berita Bawaslu sebanyak 2,9 juta dan KPU 1,5 juta kali menandakan tingginya respon publik terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Kesimpulan

Temuan Pew Research Center mengenai suasana berdemokrasi, di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menunjukkan peningkatan ketidakpuasan warga negara terhadap pelaksanaan demokrasi.
Alasan tidak puas dengan demokrasi karena ekonomi yang buruk, elit politik yang tidak amanah dan menurunnya jaminan kebebasan berpendapat di muka umum.
Analisis big data Evello membuktikan situasi demokrasi kita tercermin dari tingginya animo masyarakat pada lembaga penyelenggara pemilu. Masyarakat cenderung membagikan berita negatif tentang KPU dan berita positif Bawaslu.
Pilihan konten Virality Evello yang disebarkan warganet pada poin 3 menunjukkan adanya ketidakpuasan dengan demokrasi kita. Sekaligus merupakan wujud dukungan untuk memperbaiki kondisi demokrasi Indonesia.
Lembaga penyelenggara pemilu perlu menjawab ketidakpuasan masyarakat Indonesia, dalam bentuk perbaikan kinerja. Untuk meningkatkan kualitas demokrasi

July 13, 2019July 21, 2021

Mungkinkah Politik Bebas dari Pengaruh Isu Agama? ; Perspektif Big Data

Perbedaan Peran Agama

Kehidupan beragama saat ini ternyata mengalami perubahan dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu. Demikian laporan Pew Research Center, di 27 negara yang disurvei, lebih dominan pikiran agama memainkan peran yang kurang penting dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu.

**Gambar 1. Persentase Bagaimana pandangan publik seluruh dunia tentang peran agama di negara mereka.**

Menariknya ada perbedaan pendapat dari kelompok negara. Masyarakat Amerika Utara dan Eropa cenderung melihat agama memainkan peran yang semakin berkurang belakangan ini. Terlihat pada Gambar 1, mayoritas di Amerika Serikat (58%) dan Kanada (64%) mengatakan hari ini, agama memiliki peran yang kurang penting. Sekitar setengah dari orang Eropa yang disurvei (median 52%) mengatakan agama memainkan peran yang kurang penting di negara mereka. Pada kawasan Asia-Pasifik terpecah; lebih dari setengahnya di Indonesia (83%), Filipina (58%) dan India (54%) percaya bahwa agama memiliki dampak yang lebih besar pada bangsa mereka hari ini daripada 20 tahun yang lalu. Tujuh dari sepuluh atau lebih di ketiga negara ini mengatakan agama sangat penting dalam kehidupan mereka, yang terkait dengan pandangan tentang pentingnya agama. Namun, di Korea Selatan, Jepang dan Australia, orang cenderung mengatakan agama menjadi kurang penting atau ada tidak ada perubahan.

mayoritas di Amerika Serikat (58%) dan Kanada (64%) mengatakan hari ini, agama memiliki peran yang kurang penting

Namun, di Korea Selatan, Jepang dan Australia, orang cenderung mengatakan agama menjadi kurang penting atau ada tidak ada perubahan.

**Gambar 2. Peresentase pendapat bahwa agama memiliki peran lebih penting**

Survei Pew lebih lanjut menjelaskan lebih banyak orang yang suka dengan adanya peningkatan peran agama dibandingkan dengan yang menentangnya. Pada Gambar 2. tampak masyarakat di Eropa lebih skeptis tentang peningkatan peran agama di negara mereka. Sedangkan secara umum di seluruh dunia, lebih menyukai peningkatan peran agama di negara mereka daripada menentangnya. Rata-rata hampir empat dari sepuluh (39%) mendukung perubahan ini. Rata-rata lebih dari satu dalam sepuluh (13%) menentang peningkatan peran agama, tetapi ini dapat menutupi kekhawatiran khusus di Eropa, di mana sentimen tentang peran agama beragam. Delapan dari sepuluh responden (85%) di Indonesia mendukung peran yang lebih penting bagi agama. Sedangkan yang menganggap agama tidak penting hanya 4% Pendapat yang bertentangan sebagian terjadi di Eropa. Dimana 51% responden di Swedia menentang peran agama, 47% di Perancis, dan Belanda 45%.

Di Indonesia, terbesar (83%) menyatakan bahwa peran agama saat ini memegang peranan penting dibandingkan 20 tahun yang lalu. Sementara pendapat sebaliknya hanya 6 persen, dan pernyataan tidak ada perubahan 10 %.

Politik dan Isu Agama di Indonesia

Hasil riset Pew ini, sejalan dengan tingginya partisipasi warganet pada pantauan big data Poleksosbudhankam, periode 15 April s.d. 15 Juni 2019. Dimana isu agama memuncaki percakapan dan pemberitaan. Distribusi percakapan dan publikasi media selama dua bulan ini, bisa disimak pada Gambar 3 di bawah ini

**Gambar 3. Distribusi percakapan warganet di media sosial dan pemberitaan media online dengan interest Poleksosbudhankam, periode 15 April-15 juni 2019**

Perbincangan dan publikasi seputar agama mendominasi selama dua bulan periode pantau ini. Perhatian masyarakat sangat tinggi terhadap agama melebihi isu lainnya.

Jika ditelisik, isu agama di Twitter diantaranya seperti pada Gambar 4. ini

**Gambar 4. Isi cuitan pengguna Twitter terhadap isu agama**

Selain isu agama ada isu dominan lainnya; hukum, sosial dan politik. Keempat isu ini berdasarkan data Evello selalu berkaitan satu dengan lainnya, maupun berdiri sendiri. Selain dominan isu agama hampir selalu menempati urutan ke dua dalam keramaian percakapan netizen, manakala isu lainnya juga meningkat.

Sebagai contoh data Evelllo di bulan Januari, isu agama bersama isu politik, hukum dan sosial menarik perhatian warganet, seperti grafik pada Gambar 5 di bawah ini.

**Gambar 5. Percakapan warganet pada bulan Januari 2019 yang di puncaki isu Agama, Hukum, Politik dan Sosial.**

Bernegara dan politik tidak bisa dipisahkan dengan agama. Hal tersebut tercermin melihat animo masyarakat yang ramai diperbincangkan. Agama bukan bagian terpisahkan dengan politik, hukum dan sosial. Pengaruh kehidupan beragama lebih dalam pada politik perlu penelitian lebih lanjut.

Kesimpulan

Di 27 negara yang disurvei, lebih banyak yang berpikir agama memainkan peran yang kurang penting daripada peran yang lebih penting dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu
Lebih banyak orang yang suka dengan adanya peningkatan peran agama dibandingkan dengan yang menentangnya
Indonesia memiliki angka tertinggi (83%, dengan median 40%) pendukung pendapat ; peranan agama sangat penting saat ini dibandingkan 20 tahun yang lalu.
Agama dan politik adalah topik yang paling banyak menyita animo netizen. Memisahkan agama dan politik adalah hal yang tidak mungkin.

Researcher Evello

Ario Agung Sumantri

0811999305