Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di era pandemi Virus Corona. Sejumlah protokol kesehatan pun akan diterapkan pada tahapan-tahapan pilkada.
Keputusan itu diberlakukan seiring dengan dikeluarkannya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 mengenai perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada Tahun 2020.
Dilansir dari detik.com, Mendagri Tito Karnavian meminta protokol kesehatan diterapkan secara ketat dalam proses tahapan Pilkada Serentak 2020. Acara kampanye juga diminta dibatasi hanya untuk 50 orang.
Pernyataan itu disampaikan Tito saat melakukan rapat koordinasi kesiapan Pilkada dengan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, KPU Papua, Bawaslu Papua, dan Forkopimda Provinsi Papua di Jayapura, Jumat (10/7/2020).
Hasil penelitian Evello sebelumnya menemukan jika ketertarikan masyarakat terhadap politik saat pandemi corona menurun drastis. Politik tidak lagi menjadi perhatian publik diluar urusan kesehatan, ekonomi dan pendidikan.
Penelitian bertajuk “Big Data: Corona Menjauhkan Masyarakat Dari Politik” menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih serius mengikuti perkembangan penyebaran virus corona.
Sementara itu, hasil penelitian terbaru Evello memperlihatkan jika sepanjang April 2020, pemberitaan bertema politik hanya menguasai share index sebesar 3,79% dibandingkan tema berita lainnya (Ipoleksosbudhankam). Jumlah komentar pengguna media sosial, utamanya facebook terhadap berita berita politik juga terbilang kecil, hanya 11,5% dibandingkan dibandingkan tema lainnya.
Jika dilakukan pembandingan terhadap reaksi publik pada April dan Mei 2020, pemberitaan bertema politik cenderung turun interaksinya. Walaupun pada Mei 2020 terjadi peningkatan jumlah berita dan isu politik dibandingkan April 2020. Pada gambar terlibat bagaimana isu politik yang tadinya berada pada kuadran kanan bawah, turun ke kuadran kiri bawah.
Pendapat Evello sejalan dengan pendapat Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby yang menyebutkan pandemi virus corona diprediksi akan berdampak pada berkurangnya partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Alwan menyarankan KPU gencar mengedukasi masyarakat. Sosialisasi tak hanya terkait dengan tahapan Pilkada 2020, namun juga mengenai penerapan protokol kesehatan.
Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menginginkan agar jumlah keikutsertaan masyarakat sesuai target yang ditetapkan yakni 77,5% pada Pilkada 2020.
Lalu bagaimana menjamin bahwa partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 tetap tinggi. Salah satu cara yang ditempuh adalah sosalisasi secara masif, menggunakan metode kampanye digital yang terukur dan tentunya mampu menjangkau masyarakat dalam skala mikro.
Tak kalah penting adalah kesadaran entitas politik, baik peserta pilkada dan partai politik untuk berubah dan beradaptasi. Jika entitas politik masih berpikir sebagai pusat keramaian yang menarik perhatian publik, dapat dipastikan partisipasi masyarakat akan semakin rendah.
Jika tak ada upaya-upaya tersebut di atas, Evello meyakini berdasarkan tren yang ada jika partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 akan rendah.
