Linimasa media sosial ramai dengan permintaan tolong untuk korban banjir di awal Januari 2020. Netizen menyampaikan informasi darurat korban yang belum tertolong atau permintaan donasi di twitter seperti pada Gambar 1 di di atas.

Cara ini di tempuh karena nomor telepon contact center bantuan tidak dapat dihubungi. Sebagaimana petikan pengguna twitter @yasnnin: “Gak tau ada yang baca atau enggak. Tapi mohon dgn sangat kalo ada yg punya nomor darurat yg bisa dihubungi (nomor SAR, Damkar, BPBD selalu sibuk) untuk evakuasi teman saya sekeluarga kejebak banjir. Alamat: pisangan Tambun Utara, Bekasi.#Banjir

Dari pemantauan Evello, 1-3 Januari 2020, akun resmi pemerintah penanganan bencana bukanlah akun yang paling aktif dalam memberikan informasi terkait bencana banjir, bantuan banjir dan korban banjir. Absennya akun itu menandakan jalur media sosial belum dimaksimalkan pemerintah sebagai salah satu saluran berkomunikasi saat terjadi bencana.

Misalnya di Jakarta-merupakan demografi pengguna internet terbesar di Indonesia-sebenarnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki akun resmi di twitter. Namun seperti terlihat pada gambar 1, sebagian warga Jakarta lebih memilih meminta bantuan melalui jaringan pertemanan mereka, daripada langsung me-mention @DKIJakarta atau @BPBDJakarta. Bisa jadi warganet tidak aware dengan kehadiran dua akun ini atau informasi yang disebarkan ke masyarakat tidak mencantumkan kontak pengaduan melalui akun media sosial. Seperti informasi dari media massa yang hanya mencantumkan nomor telepon darurat yang bisa dihubungi ketika menghadapi banjir.

Adapun 10 akun yang paling aktif terkait banjir, bisa dilihat pada gambar 2 di bawah ini. Akun resmi milik instansi pemerintah yang aktif hanya milik @TMCPoldaMetro, dengan 214 cuitan. Akun lainnya milik pribadi dan media massa, seperti @RadioElshinta, @komps.com dan @okezonenews.com

Penggunaan media sosial untuk bencana bisa mengacu pada Wendling, C., J. Radisch and S. Jacobzone (2013), tentang “The Use of Social Media in Risk and Crisis Communication”, OECD], disebutkan fungsi media sosial saat bencana, selain meningkatkan kesiapsiagaan dan meningkatkan kesadaran publik tentang risiko dan krisis, media sosial dalam manajemen risiko bencana dapat digunakan untuk:

1. Sebagai media pengawasan, pemantauan, kewaspadaan situasi dan sistem peringatan dini
2. Memberikan informasi dan instruksi, dengan peringatan real time.
3. Memobilisasi sukarelawan selama dan setelah bencana.
4. Mengidentifikasi survivor dan korban, membantu mengetahui kondisi keluarga dan teman-teman apakah aman dan selamat.
5. Untuk men-counter liputan pers tidak akurat, sebagai sumber informasi pembanding.
6. Menggalang donasi dan bantuan
7. Membangun kepercayaan dengan memberikan informasi yang akurat
8. Meningkatkan manajemen pemulihan
9. Pasca bencana, mengidentifikasi di mana manajemen stres paling dibutuhkan dalam fase pemulihan

Gambar 3 menunjukkan akun twitter yang paling banyak terlibat dengan bencana banjir pada periode 1-3 Januari 2020. Tampak akun twitter @DKIJakarta hanya terdapat pada 3.010 post, masih kalah besar dari akun-akun milik personal, sebagai pertanda akun ini kurang dikenal masyarakat. Pada fitur Theme Cloud Evello ini terdapat akun milik pemerintah yang sudah dikenal netizen. Terlihat akun @BNPB_Indonesia, yang dimention sebanyak 4.084 kali dan akun @TMCPoldaMetro yang cuitkan Tweaps sebanyak 9.624 kali.

Kesimpulan :

1. Institusi yang menangani korban bencana harus mempunyai akun media sosial yang aktif, selain telepon. Karena saat terjadi keadaan darurat, ribuan orang akan menelpon call center, akibatnya telpon menjadi tidak bisa dihubungi. Akun media sosial menjadi solusi untuk menerima ribuan pengaduan.
2. Akun resmi @DKIJakarta dan @BPBDJakarta kurang dikenal masyarakat, sehingga saat terjadi bencana 1-3 Januari 2020, masyarakat lebih banyak meminta bantuan dijaringan pertemananan, daripada langsung ke akun resmi tersebut
3. Akun resmi media sosial yang menangani keadaan darurat harus terus disosialisasikan-selain no telpon, agar jangkauan badan pemerintah penanganan bencana lebih besar.