Month: September 2019

Slamet Jumiarto (42) tidak menyangka akan ditolak untuk tinggal di Pedukuhan Karet, Desa Pleret, Bantul, hanya karena dirinya beragama Katolik.

Indonesia terlahir dengan karunia keberagaman suku bangsa dan agama. Namun sayangnya, sampai saat ini konflik dan diskriminasi terhadap minoritas masih menghantui Republik ini. Tulisan ini akan mendalami adanya tindakan intoleransi terhadap penganut agama yang berbeda. Pew Research Center dari penelitiannya di tahun 2017, menempatkan Indonesia bersama Mesir, India, Rusia dan Pakistan, pada peringkat keseluruhan tertinggi baik dari pembatasan pemerintah dan permusuhan sosial yang melibatkan agama. Penggolongan ini untuk 25 negara terpadat.

Government Restrictions Index (GRI) atau Indeks pembatasan pemerintah mengukur kontitusi, kebijakan pemerintah dan tindakan yang membatasi kepercayaan atau praktik keagamaan. Sedangkan Social Hostilities Index (SHI) (indeks permusuhan sosial) mengukur tindakan permusuhan agama oleh individu pribadi, organisasi dan kelompok sosial. Ini termasuk kekerasan massa atau sektarian, pelecehan pakaian karena alasan agama dan intimidasi atau pelecehan terkait agama lainnya.

Negara-negara dengan permusuhan sosial yang tinggi memiliki tingkat kekerasan dan intimidasi yang parah. Di Nigeria, misalnya, pertumpahan darah antara Muslim dan Kristen telah meletus beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir, termasuk insiden tahun 2008 di mana perusuh membakar lima gereja, sebuah kantor polisi dan baraknya selama protes atas dugaan penistaan ​​agama oleh seorang wanita Kristen.

Mengacu pada gambar 1 di samping, ada hubungan antara pembatasan pemerintah atau campur tangan pemerintah terhadap kehidupan beragama dengan tingginya angka ancaman sosial. Untuk negara dengan penduduk terpadat pembatasan pemerintah tertinggi ada di Cina, Iran, Rusia, Mesir dan Indonesia. Empat negara tersebut berada di dalam kategori pembatasan ‘sangat tinggi’ dan ‘tinggi’. Sementara itu, negara dengan peringkat terendah adalah Afrika Selatan, Jepang, Filipina, Brasil, dan Korea Selatan. Negara-negara ini masuk dalam golongan pembatasan pemerintah “rendah”, dengan pengecualian Korea Selatan, yang memiliki batasan pemerintah. Negara-negara yang sangat padat penduduknya dengan tingkat permusuhan sosial tertinggi yang melibatkan agama adalah India, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Bangladesh, dengan kelima negara tersebut mengalami tingkat permusuhan yang “sangat tinggi”. Jepang, Korea Selatan, Cina, Vietnam dan Iran memiliki tingkat permusuhan sosial paling rendah, berada pada katagori rendah atau sedang di antara 25 negara terpadat di dunia.

Bagaimana kondisi konflik agama dengan Indeks Permusuhan 10? Di India pertikaian bertema agama kerap melibatkan penganut Hindu dan Islam. Mayoritas penduduk India memeluk Hindu. Berdasar data sensus tahun 2011, penganut agama di India; Hindu (79.8%), Islam (14.2%), Kristen (2.3%), Sikh (1.7%), Buddha (0.7%), Jain (0.4%), Agama lain (0.7%), Tak beragama (0.2%)

Gambar 2 menampilkan tangkapan Big Data Evello pada fitur Virality. Berita paling banyak di bagikan ini, dari viva.co.id memuat berita bertajuk ‘Jual Daging Sapi di India, Pria Dikeroyok Dipaksa Makan Daging Babi’. Seorang pedagang Muslim di negara bagian Assam, India sedang pulang kerja ketika didatangi oleh massa. Shaukat Ali diserang dan dipaksa memakan daging babi.

Konflik Agama di Indonesia dalam Big Data

Bagaimana dengan di Indonesia? Riset Pew mengungkap Indonesia tergolong negara dengan permusuhan sosial yang sangat tinggi. Misalnya, banyak permusuhan publik ditujukan pada komunitas minoritas Ahmadiyah. Setelah fatwa 2007 oleh Majelis Ulama Indonesia menyatakan Ahmadiyah menyimpang dan sesat, kelompok-kelompok Muslim di Jawa Barat membakar masjid Ahmadiyah. Masjid-masjid Ahmadiyah lainnya dirusak atau dipaksa ditutup oleh warga. Belum lagi perlakuan diskriminatif terhadap penganut Sunda Wiwitan, Syiah, GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia.

Data Result Evello, seperti tampak pada Gambar 3, memang lebih dominan percakapan perihal Intoleransi Beragama dibanding Toleransi Beragama.

Namun apakah benar demikian? Bahwa negara kita sudah menjadi negara yang intoleran? Mari kita telaah lebih dalam dari data feed Result Evello. Terdapat lonjakan perbincangan tentang intoleransi agama pada bulan Agustus. Bersumber pada video yang mengemukakan negara dinilai diamkan diskriminasi agama kebebasan beragama di indonesia. Peneliti utama SMRC Saiful Mujani menilai negara seharusnya melindungi hak warga dalam beragama. Diskriminasi paling besar dirasakan kelompok minoritas.

Selain itu ada Ustadz Abdul Somad yang melecehkan Salib sebagai simbol utama kekristenan. Tentu saja ini menimbulkan gejolak, MUI meminta agar kepada Ustadz Abdul Somad agar tidak lagi masuk ke dalam wilayah kepercayaan orang lain seperti dalam ceramah kontroversial sebelumnya. Respon masyarakat terhadap Ustadz Abdul Somad terlihat dari unggahan video di channel Youtube. Evello mencatat tiga video tertinggi di lihat dengan total views mencapai 863,558 kali, dengan jumlah komentar 10,365.

Namun dari awan tema Evello, pada topik Intoleransi Agama, seperti pada gambar di bawah. Justru mengangkat publikasi Kabupaten Jayapura sebagai zona integritas kerukunan hidup umat beragama.

Seperti cuplikan dari media, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw sejak 2016 menginisiasi Kabupaten Jayapura sebagai Zona Integritas Kerukunan Hidup Umat Beragama. Langkah Bupati tersebut didasarkan kenyataan bahwa Kabupaten Jayapura dihuni oleh warga dari berbagai suku, agama, adat-istiadat, dan bahasa. Untuk mencegah terjadinya konflik agama & sosial, Bupati Bupati Jayapura Mathius Awoitauw pada 2016 menginisiasi Kabupaten Jayapura sebagai Zona Integritas Kerukunan Hidup Umat Beragama.

Periode Januari-September, isu utama seputar toleransi berasal dari tanggapan Wali Kota Semarang terkait polemik pendirian Gereja Baptis Indonesia. Menurut Hendrar Prihadi, Kebebasan agama di Kota Semarang pun sangat dijunjung tinggi. Hanya saja, hal yang perlu dipertegas yakni pengajuan IMB harus sesuai prosedur. Pembangunan Gereja tersebut menyalahi prosedur karena semula peruntukan IMB bukan untuk pembangunan gereja.

Dari beberapa ulasan isu utama diatas, Intoleransi dan Toleransi bukan merupakan topik utama yang dibahas pasa setiap target pemantauan. Misalnya pada target Toleransi, video terbanyak dibagikan perihal respon terhadap UAS. Sedangkan pada Theme Cloud Intoleransi, secara umum media justru membahas Bupati Kabupaten Jayapura yang menginisiasi Zona Integritas Kerukunan Hidup Umat Beragama, sebagai upaya untuk meredam konflik sosial dan konflik agama. Sehingga dominannya percakapan pada target pemantauan Intoleransi Beragama belum tentu mencerminkan Indonesia yang tidak lagi toleran.

Selamatkan Indonesia

Indonesia merupakan negara besar dengan keberagaman suku bangsa dan agama. Gesekan antar agama dalam berkehidupan tentu saja tidak bisa di hindarkan. Bapak Bangsa telah membuat perekat Pancasila, agar kehidupan berbangsa dan bertanah air bisa berjalan dalam semangat toleransi. Seperti yang dicontohkan saudara kita di Bali, saat Hari Raya Nyepi bertepatan dengan hari Jumat. Sempat ada kekhawatiran jika sholat jumat tidak bisa di tunaikan. Namun yang terjadi sungguh menyejukkan hati. “Boleh keluar rumah menuju masjid atau mushala terdekat di sekitar lingkungan atau desa,” ujar Ida Bagus Gede Wiyana, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Bali (Ketua FKUB Bali), kepada Kompas.com, Kamis (22/3/2012). Namun, saat menuju masjid atau mushala tidak diperkenankan menggunakan kendaraan bermotor dan harus berjalan kaki.

Berkaca pada hasil riset Pew, intoleransi di India, dan potensi konflik di Indonesia, kita harus waspada penuh. India tertinggi nilai ancaman sosialnya 10, Indonesia di angka 6. Angka ini seperti menempatkan Indonesia di jurang pertikaian. Toleransi dan kerukunan harus dijaga bersama.

Gambar 6 di atas merupakan Virality Big Data Evello, menampilkan berita terbanyak dibagikan pengguna media sosial. Artikel tentang Slamet yang sukses melawan diskriminasi di Bantul. Awalnya ditolak bermukim karena perbedaan kepercayaan. Kemudian Slamet fight back, akhirnya peraturan larangan bertempat tinggal bagi penganut agama berbeda itu di hapuskan.

Semoga kisah Nyepi dan Slamet ini bisa menjadi contoh, betapa nikmat dan indahnya hidup dalam keberagaman.

“Yang terpenting bagi saya, peraturan tersebut sudah dicabut. Jangan sampai ada korban lainnya. Jangan sampai cap intoleransi di DIY semakin tebal,” kata Slamet